MENYOAL PEMBERLAKUKAN DESENTRALISASI PENDIDIKAN

Perkembangan pendidikan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari pengaruh perkembangan global, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidikan dari manca negara masuk ke wilayah Indonesia. Untuk menghadapi pasar global, maka kebijakan pendidikan nasional harus meningkatkan, mutu pendidikan, baik akademik maupun non akademik, dan memperbaiki menejemen pendidikan agar lebih produktif dan efisien serta memberikan akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan.

Dengan bergulirnya undang-undang No 22 / 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang No. 25 / 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, tentunya ada sebuah peralihan yang sentralistik ke arah sistem pemerintahan yang desentralistik yang merupakan sebuah masalah yang kompleks. Sistem pemerintahan yang desentralistik pemerintah daerah diberikan kebebasan untuk mengelola sumberdaya sendiri sesuai dengan kemampuannya. Penekanan definisi disini adalah pada penyerahan urusan kepada lembaga pemerintah daerah yang diberi hak dan wewenang penuh untuk mengelolanya. Desentralisasi ini membawa dampak pada semua lapisan masyarakat dan pemerintahan, baik bidang politik (demokratisasi), ekonomi , sosial dan budaya, termasuk didalamnya desentralisasi pendidikan. Khusus dalam hal pendidikan, pemerintah pusat bertugas menyiapkan standar pelayanan minimal pendidikan selain memonitor dan berperan sebagai stering pelayanan pendidikan di daerah. Bagi daerah yang belum mampu mencapai standar minimal, maka menjadi tanggung jawab bagi pemerintah pusat untuk memberikan pelayanan pendidikan tersebut.

BURUKNY A KONDISI SEKOLAH

Berbicara masalah sarana dan prasarana pendidikan di Jakarta Pusat, maka di benak kita langsung terlintas sebuah sekolah yang megah dengan fasilitas yang memadai, ada bangku, meja, ruang kelas, ruang praktek, ruang laboratorium, ruang guru, ruang kepala sekolah, lapangan olahraga, parkir dll. Namun ironisnya sampai sekarang di DKI Jakarta Khususnya Jakarta Pusat sebagai Ibukota Negara masih banyak terlihat beberapa sekolah yang masih terlihat tidak seperti apa yang kita harapkan. Jakarta Pusat memiliki 145 sekolah SMA dan SMK negeri dan swasta yang telah terakreditasi dari A sampai C, artinya bahwa tidak semua sekolah yang ada di Jakarta Pusat memiliki fasilitas sarana dan prasara serta menajemen yang bagus.

Aneh memang rasanya bahwa anggaran pendidikan yang dikucurkan Pemda DKI Jakarta sebesar 20 % atau sekitar 3,8 trilyun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, masih terdapat sarana dan prasarana pendidikan yang belum sesuai dengan standar. Ada beberapa hal yang menyebabkan sarana dan prasarana pendidikan di jakarta Pusat belum sesuai dengan yang apa yang kita harapkan, antara lain:

1. Dalam membuat sebuah perencanaan rehabilitasi sekolah, pemerintah daerah terkadang masih memandang sebelah mata bahkan terkesan kurang menyentuh kepada sarana dan prasarana sekolah yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan, hal ini disebabkan karena keterlibatan Kantor Tata Bangunan sebagai tim Teknis dirasakan kurang serius untuk melakukan survei lapangan, sehingga terkesan asal-asalan untuk melakukan perhitungan terhadap kebutuhan anggaran rehabilitasi sekolah;
2. Pihak sekolah, tidak pernah melakukan rehabilitasi secara swadaya dengan melibatkan unsur komite sekolah, disebabkan dengan adanya aturan dari Kepala Dinas Pendidikan Menegah dan Tinggi bahwa pungutan boleh dilakukan hanya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran;
3. Komite Sekolah terkesan terlalu campur tangan terhadap masalah penggunaan keuangan sekolah, sehingga pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah terkadang terkesan mandul untuk mengemukakan gagasan kepada komite sekolah;
4. Pihak sekolah kurang pro aktif memberikan masukan kepada pemerintah daerah, untuk memberikan informasi tentang kondisi sekolah, bahkan terkadang terkesan ditutup-tutupi.